HSE Officer Baru Di Perusahaan Baru

Hari itu saya baru saja selesai mengikuti sesi wawancara user untuk posisi HSE (Health, Safety and Environment) Officer. Belum ada kepastian, apakah saya diterima bekerja atau tidak. Section Head Human Resources (HR) perusahaan itu hanya meminta saya keluar untuk melihat ke seluruh area perusahaan, dan kemudian bertanya:

“Menurut saudara, apakah tempat ini butuh orang HSE?”

Saya menoleh ke area yang dimaksud, lalu dengan mantap menjawab:

“Pasti pak, perusahaan ini butuh orang HSE, seperti saya”. Jawaban yang meyakinkan. Hari itu saya diterima menjadi HSE Officer yang baru, belum punya pengalaman di perusahaan yang juga baru diresmikan.

Pagi itu saya berdiri di hadapan sekitar delapan puluh orang karyawan, dengan baju yang tidak seragam, berbeda-beda warna. Masing-masing menggunakan baju yang dimiliki karena perusahaan belum membagikan seragam kerja. Perusahaan baru diresmikan satu bulan yang lalu. Semuanya baru dimulai.

“Semangat pagi…”. Suara saya dipaksakan terdengar lantang, meskipun lutut dan tangan bergetar karena gugup. Saya memperkenalkan diri dan sekaligus memberikan arahan pembuka sebagai HSE Officer. Itu adalah pengalaman pertama saya melakukan Tool Box Meeting (TBM).

Di bulan pertama bekerja, yang saya lakukan adalah mempelajari kondisi lapangan. Lebih banyak jalan ke sana kemari, kebanyakan foto-foto. Semua kondisi dan tindakan berbahaya yang saya lihat, saya catat. Namun belum ada prosedur pelaporan terkait keselamatan kerja, saya bingung harus memulai dari mana.

Butuh waktu beberapa bulan bagi saya mempelajari situasi lapangan untuk bisa memulai menyusun program yang tepat. Pada saat itu saya bekerja sendiri, tidak ada atasan atau mentor di lapangan, saya juga belum memiliki tim, sehingga semua dikerjakan sendirian. Learning by doing

Belajar dari kendala yang saya alami pada awal bekerja, saya membuat catatan beberapa langkah yang seharusnya saya jalankan. Berikut ini uraiannya.

Identifikasi Kebutuhan

Orientasi K3
Berdiskusi dengan karyawan untuk mencari informasi yang diperlukan dalam penerapan K3

Untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang perlu dipenuhi dalam penerapan keselamatan kerja, maka perlu dibuat daftar atau list yang setidaknya mencakup:

  • Regulasi dan standar keselamatan kerja apa saja yang harus ada untuk diterapkan di perusahaan?
  • Sejauh mana pemahaman manajer, supervisor, dan seluruh pekerja tentang tanggung jawab terhadap keselamatan kerja?
  • Pelatihan untuk seluruh level karyawan apakah sudah dilakukan?
  • Forum atau wadah untuk berdiskusi tentang keselamatan kerja apakah sudah dibentuk?
  • Sudahkah dipastikan bahwa semua potensi bahaya benar-benar terindentifikasi?
  • Pengendalian bahaya apa saja yang telah dilakukan?
  • Sistem pemeriksaaan dan perawatan alat dan perkakas kerja apakah sudah barjalan?
  • Prosedur yang diperlukan sudah ada dan semua orang yang terkait telah memahami prosedur tersebut?
  • Apakah investigasi insiden telah dilakukan dan ada laporannya?

Analisis dan Skala Prioritas

Dari hasil identifikasi kebutuhan, saya harus memilah pada bagian mana saja yang perlu untuk segera dipenuhi. Memaksakan untuk melengkapi semuanya secara bersamaan, tentu tidak realistis dan memberatkan perusahaan. Sementara operasional tetap harus berjalan.

Saya mempelajari salah satu hal yang membuat program keselamatan kerja banyak ditolak dan diabaikan oleh manajemen dan pekerja karena tidak melihat program-program itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Program keselamatan kerja sering dianggap sebagai formalitas dan menjadi beban anggaran tidak produktif.

Skala prioritas dapat ditetapkan berdasarkan hasil Risk Assessment. Dari proses Risk Assesment ini dapat terlihat pada bagian mana dalam tahapan produksi yang memiliki risiko tinggi (high risk), risiko sedang (moderate), dan rendah (Low Risk).

Inti Program Keselamatan Kerja

1. Tanggung Jawab Keselamatan Kerja

Keselamatan Kerja perlu dipandang sebagai tanggung jawab Bersama. Program K3 harus menjelaskan secara detail mengenai tanggung jawab manajer, supervisor, pekerja, kontraktor dan pengunjung (visitor).

Seringkali tanggung jawab penerapan keselamatan kerja sepenuhnya dibebankan kepada seorang HSE. Dalam situasi seperti ini, penting untuk petugas HSE melakukan komunikasi dan memberikan pemahaman tentang tanggung jawab maupun tanggung gugat terkait keselamatan kerja kepada semua level karyawan di perusahaan.

Baca Juga: Tanggung Jawab K3

2. Pembentukan HSE Committee Sebagai Media Komunikasi

Komite HSE (HSE committee) atau di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia kita mengenal tentang panitia Pembina Keselamtan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah wadah untuk berdiskusi antara manajer, supervisor dan perwakilan pekerja dari masing-masing bagian untuk membahas isu-isu terkait Keselamatan Kerja di dalam perusahaan.

Sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, maka di dalam struktur P2K3 yang bertugas sebagai sekretaris adalah seseorang yang telah memiliki sertifikat dan ditunjuk sebagai Ahli K3 di perusahaan.

3. Orientasi Keselamatan Kerja (HSE Orientation)

Karyawan baru, adalah orang-orang yang rentan mengalami insiden dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang kondisi tempat kerja. Dengan adanya orientasi keselamatan kerja, diharapkan orang-orang yang baru bergabung dapat selalu didampingi untuk mendapatkan pengawasan sehingga tidak melakukan hal-hal yang berbahaya.

4. Pelatihan (HSE Training)

Harus dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan terkait keselamatan kerja terhadap setiap jabatan dan fungsi di dalam perusahaan. Penting adanya matrix training untuk keterampilan terkait keselamatan kerja.

Berdasarkan pada matrix training tersebut dapat dilihat kebutuhan pelatihan yang diperlukan oleh seorang supervisor/foreman, seorang juru las atau operator alat berat. Dengan demikian syarat legal dapat dipenuhi dan kerugian akibat kecelakaan kerja dapat dikurangi.

5. Pemeriksaaan

Identifikasi K3
Inspeksi peralatan dan kebutuhan persyaratan K3

Inspeksi atau pemeriksaandilakukan pada setiap sebelum pekerjaan dimulai, pada saat pekerjaan sedang berlangsung dan setelah selesai bekerja. Tujuannya untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tata kerja yang aman (safe work practice).

Sasaran inspeksi adalah kesiapan personel yang akan bekerja, alat dan perkakas yang akan digunakan, lingkungan tempat bekerja dan metode yang akan dijalankan. Semua aspek tersebut harus dalam kondisi siap dan layak untuk operasional.

Supervisor atau foreman bertanggung jawab melakukan inspeksi dengan berkoordinasi dengan petugas HSE. Setiap pengawas pekerjaan semestinya memahami dan menjalankan tugas inspeksi ini pada tiap-tiap aktivitas di bawah pengawasannya. Seseorang yang melakukan inspeksi dapat dibantu dengan alat berupa checklist inspeksi.

6. Menyusun dan Mengembangkan Prosedur Kerja

Perusahaan perlu memiliki sebuah pedoman dalam bekerja. Standard Operating Procedure (SOP) perlu disusun untuk menjadi acuan dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan di lingkup perusahaan. SOP ini mencakup dari sisi kualitas dan keselamatan kerja.

Beberapa jenis SOP yang biasa diperlukan di perusahaan:

  • Kerja panas (Hot work)
  • Ruang terbatas (Confined Space Entry)
  • bekerja di ketinggian (working at height)
  • Operasional pengangkatan (lifting)
  • Dll.

7. Perjanjian Kerja dan Pengendalian Kontraktor

Pengendalian K3 kontraktor
Briefing tenaga kerja subkontraktor untuk memastikan pemenuhan syarat K3

Pengurus harus menunjukkan sikap dan komitmen terkait pencapaian target nihil kecelakaan kerja. Salah satu bentuknya adalah tindakan tegas kepada siapa saja yang mengabaikan program-program keselamatan kerja di perusahaan.

Melalui perjanjian kerja, baik kepada karyawan atau kontraktor yang terlibat kerja sama dengan perusahaan harus ditekankan kewajiban-kewajiban setiap pihak terkait pencapaian target keselamatan kerja.

8. Pencatatan dan Evaluasi Program

Untuk melakukan perbaikan terhadap program keselamatan kerja, harus dilakukan pencatatan terhadap progress pencapaian. Terdokumentasi dengan baik terkait standar dan peraturan-peraturan yang telah dipenuhi (comply), ada catatan pencapaian program training yang telah dijalankan, fasilitas-fasilitas terkait keselamatan yang sudah tersedia, jumlah kejadian atau insiden di dalam perusahaan.

Pencatatan dan analisis data keselamatan akan membantu menunjukkan apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum. Evaluasi dilakukan untuk membenahi bagian-bagian program yang kurang efektif. Selanjutnya dilakukan improvement program keselamatan kerja.

1 thought on “HSE Officer Baru Di Perusahaan Baru”

Leave a Comment