Keselamatan Kerja adalah Kewajiban Bersama

Dasar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan adalah Undang-Undang dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Salah satunya yang khusus mengatur keselamatan kerja adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

Sebagai karayawan atau pekerja, kita sebaiknya mengenal dan paham dengan isi undang-undang tentang keselamatan kerja. Why? Karena undang-undang ini menjelaskan tentang apa dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap K3 di perusahaan.

Jangan sampai ketidaktahuan membuat kita mengabaikan aturan-aturan keselamatan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Atau sebaliknya, menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjamin keselamatan dan kesehatan para karyawan.

Supaya adil, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dari kedua sisi, yakni sisi perusahaan dan karyawan.

Pertama, Hak dan Kewajiban Karyawan

Kewajiban Karyawan terhadap Keselamatan Kerja

Tertuang di dalam undang-undang keselamatan kerja bahwa karyawan wajib untuk memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Artinya, semua prosedur atau instruksi kerja dan tata kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus dipatuhi dan dijalankan oleh siapa pun yang masuk ke area perusahaan tersebut.

Perlu diketahui, bahwa siapa pun yang masuk ke lingkungan perusahaan, keselamatannya akan menjadi tanggung jawab perusahaan. Demi keselamatan, maka setiap karyawan, para tamu, suplier atau customer harus memakai alat-alat perlindungan diri (APD) yang diwajibkan telah ditentukan atau sesuai dengan potensi bahaya yang mengancam.

Dalam hal terjadi insiden di tempat kerja, maka siapa karyawan wajib memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang didapatkan tidak keliru dan menyesatkan proses investigasi.

Hak Karyawan terhadap Keselamatan Kerja

Setelah memahami tentang kewajiban terhadap K3, maka selanjutnya adalah mengenai hak-hak karyawan terkait keselamatan kerja. Berikut beberapa hak karyawan:

  • Meminta kepada pengurus atau manajemen perusahaan agar melaksanakan semua syarat K3. Ini berarti bahwa karyawan berhak memberikan saran perbaikan terkait keselamatan kerja kepada manajemen. Jika di perusahaan telah terbentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), maka hal ini dapat disampaikan dalam rapat P2K3.
  • Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat K3 serta alat-alat perlindungan diri yang diwadjikan diragukan olehnya. Jika memang secara jelas mengetahui adanya kondisi yang tidak aman terhadap pekerjaan, maka pekerja berhak menolak melakasanakan pekerjaan hingga dilakukan pengendalian bahaya.

Demikianlah telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja di perusahaan berdasarkan undang-undang keselamatan kerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban pengurus atau manajemen terhadap K3, (mengapa kita tidak membahas hak perusahaan?, karena di undang-undang ini memang tidak menjelaskannya).

Tugas Manajemen Perusahaan terhadap Keselamatan Kerja

Masih menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, berikut adalah kewajiban pengurus atau manajemen perusahaan:

1. Melakukan Pelatihan Kerja dan Safety Induction

Safety induction adalah salah satu kewajiban terkait keselamatan kerja

Pengurus atau manajemen perusahaan diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru terkait kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di dalam tempat kerjanya. Kegiatan ini biasanya dikenal dengan istilah safety induction. Manajemen biasanya diwakili oleh petugas safety di perusahaan.

Di dalam safety induction ini dijelasakan semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. Cara-cara dan sikap kerja yang aman dalam melaksanakan pekerjaan, alur komunikasi bahaya, serta langkah-langkah penyelematan diri saat terjadi kondisi darurat. 

Pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat keselamatan kerja. Selain safety induction, juga perlu dilakukan pendampingan bagi tenaga kerja baru untuk orientasi lapangan. Waktu pelaksanaannya bisa satu bulan, dua bulan, tiga bulan atau menyesuaikan dengan kondisi di perusahaan. 

2. Memeriksakan Kesehatan Pekerja

Manajemen perusahaan diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. 

Perlu dilakukan medical check up bagi karyawan baru atau secara periodik bagi karyawan lama. Hal ini sebagai dasar untuk penelusuran jika sewaktu-waktu timbul penyakit akibat kerja (PAK) selama proses masa kerja. Data medis atau medical record karyawan juga dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghindari kesalahan klaim penyakit akibat kerja.

3. Membentuk Tim Tanggap Darurat

Perusahaan perlu melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap timbulnya kebakaran dan ledakan. Oleh karenanya, pengurus harus menyelenggarakan pembinaan terhadap tenaga kerja dalam upaya pengendalian sumber-sumber kebakaran, mempersiapkan personel atau petugas peran kebakaran.

Selain itu ,juga perlu mempersiapkan sistem dalam hal menghadapi situasi darurat. Baik itu darurat kebakaran, bencana alam, kecelakaan kerja dan potensi gangguan lainnya. Perusahaan harus menunjuk personel atau menetapkan nama-nama yang harus terlibat secara langsung jika timbul situasi darurat.

4. Melakukan Pelaporan Kecelakaan Kerja

Kejadian kecelakaan semestinya menjadi suatu bahan untuk melakukan perbaikan. Dengan mengetahui penyebab suatu kecelakaan, maka dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mencegah timbulnya kejadian yang sama. 

Jika terjadi kecelakaan di tempat kerja, maka pengurus wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Informasi tentang kecelakaan kerja ini diharapkan nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan untuk peningkatan keselamatan kerja.

5. Menyediakan Rambu-Rambu dan Petunjuk Kerja Aman

Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan. Memasang semua gambar keselamatan kerja atau rambu-rambu K3 di area kerja. Posisi pemasangan rambu-rambu K3 sebaiknya pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca atau menurut petunjuk ahli keselamatan kerja.

Agar mudah diphami dan diketahui oleh karyawan, maka manajemen perlu memajang sehelai Undang-undang ini (Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1970) pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca atau berdasarkan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja di perusahaan.

6. Memberikan Alat Pelindung Diri secara Gratis

Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Kesimpulan

Telah jelas kewajiban dan hak sebagai karyawan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1970. Sebagai karyawan yang baik, tentu kita akan bekerja sebaik-baiknya untuk perusahaan tempat kita bekerja. Seperti pepatah kawan-kawan di lapangan, perusahaan ibaratnya adalah sawah ladang kita. Tempat mencari nafkah.

Maka sepantasnyalah kita selaku karyawan untuk mendukung manajemen perusahaan agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Ingat, keselamatan dan kesehatan kerja adalah tanggung jawab bersama. Segala yang disebutkan dalam undang-undang keselamatan kerja sepatutnyalah untuk kita mentaati dan menjalankannya.

Bagi pengurus atau manajemen perusahaan, kewajibannya telah disajikan dengan jelas. Maka semestinya berusaha untuk menciptakan aturan di dalam perusahaan yang tidak merugikan hak-hak karyawan dan tentunya juga tidak merugikan dari sisi perusahaan.

Tujuan penerapan aturan K3 adalah untuk mencegah timbulnya kerugian dari pihak karyawan dan perusahaan, atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan perusahaan. Penerapan keselamatan kerja adalah kewajiban bersama.

Semoga informasi ini bermanfaat….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *