Tag Archives: HSE Officer

Keselamatan Kerja Radiografi Di Galangan Kapal

Peralatan Radiografi

Guna memastikan kekuatan struktur bangunan sebuah kapal, petugas quality control (QC) harus melakukan pengujian kualitas. Salah satu metode pengujian yang digunakan adalah uji tak rusak (non destructive test) yakni menggunakan peralatan radiografi.

Teknis pelaksanaan uji radiografi ini dengan melakukan pengambilan gambar (foto) menggunakan kamera pemancar radiografi ke titik-titik yang ingin diuji. Bentuknya hampir mirip dengan pengambilan foto thorax di ruang rontgen, namun objek di sini adalah sebuah bangunan kapal.

Dari segi akurasi hasil pengujian dan biaya yang diperlukan, menjadikan uji radiografi sebagai metode pengujian yang sering digunakan pada project pembangunan kapal. Namun di balik manfaatnya tersebut, pengurus perusahaan harus memperhatikan faktor keselamatan dari risiko yang mungkin timbul.

Kamera radiografi yang digunakan untuk mengambil gambar saat uji NDT

Peralatan radiografi ini menggunakan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion, yakni sumber radiasi dalam bentuk pesawat sinar-X dengan energi di bawah 1 (satu) MeV dan pesawat energi tinggi dengan energi sama atau di atas 1 (satu) MeV.

Saya tentu tidak akan membahas tentang kamera atau peralatan radiografi ini secara detail, karena saya bukan ahlinya. Namun dari pengalaman kegiatan di lapangan, beberapa informasi berikut bisa saya bagikan.

Pengendalian Risiko

Hal paling utama dalam pengendalian risiko adalah menghilangkan (eliminasi) sumber atau mengganti (subtitusi) dengan material atau metode yang dinilai lebih aman. Namun jika kedua langkah tersebut tidak memungkinkan, maka diperlukan upaya lain untuk mengontrol bahaya.

1. Menggunakan Jasa Eksternal

Pada umumnya, perusahaan akan meminta pihak ketiga (instansi yang memiliki legalitas) untuk melakukan uji radiografi. Alih-alih menyimpan peralatan dan merekrut operator yang semuanya harus memenuhi persyaratan perizinan yang cukup ribet. Dengan menggunakan jasa pihak eksternal, ini dinilai lebih efektif. Tentu tergantung dengan kebutuhan di perusahaan.

Dari faktor keselamatan, menggunakan jasa pihak eksternal untuk melakukan pengujian radiografi adalah pilihan tepat. Perusahaan hanya perlu mengajukan penawaran pekerjaan, lalu pihak penguji radiografi datang ke lokasi pengujian dengan membawa peralatan, melakukan proses uji, dan kemudian pergi setelah memberikan hasil pengujian.

Keuntungan menggunakan jasa eksternal untuk melakukan uji radiografi di antaranya tidak perlu mengurusi segala jenis perizinan untuk menggunakan zat radioaktif, tidak perlu orang atau tenaga kerja khusus operator radiografi (OR), ahli radiografi (AR).

2. Persiapan Administrasi

Persiapan administrasi atau metode dalam pelaksanaan uji radiografi. Kita dapat menggunakan Job safety analysis (JSA) atau work permit khusus pekerjaan radioaktif (x-ray) untuk dijadikan pedoman dalam pengendalian risiko. Biasanya, perusahaan jasa uji radiografi yang memiliki sistem administrasi keselamatan kerja yang baik, mereka sudah menyiapkan identifikasi daftar potensi bahaya dan analisa risiko lengkap beserta dengan statment metodenya.

Pastikan juga memeriksa kelengkapan kalibrasi alat, baik peralatan kamera radiografi, dan kalibrasi alat detector radiasi. Ini penting untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik dan hasilnya akurat. Selain sertifikat kalibrasi alat, sertifikat kompetensi operator juga perlu. Jangan ragu untuk meminta bukti kepada pihak perusahaan jasa berupa sertifikat operator radiografi dan ahli radiografi.

Dengan kelengkapan administrasi tersebut, perusahaan akan memiliki jaminan hukum jika sewaktu-waktu terjadi hal tak diinginkan selama proses uji radiografi. Ini penting untuk diketahui oleh pengurus perusahaan, khususnya pengawas K3 atau HSE officer.

3. Langkah Aman Dalam Pelaksanaan Uji Radiografi

Sebelum memulai pekerjaan pengujian, penting untuk setiap orang yang terlibat mengetahui secara detail langkah-langkah dan apa risikonya. Terutama apabila petugas atau operator radiografi ini memerlukan bantuan dari pihak yang awam terhadap cara kerja radiografi. Untuk itu perlu dipastikan tercantum dalam JSA beberapa hal berikut:

  • Penetapan daerah pengendalian, ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh area yang akan terdampak dari kegiatan uji radiografi ini.
  • Petugas yang terlibat, operator dan helper, atau mungkin ada tambahan personel untuk tugas membantu lainnya. Mereka semua harus diberitahu dan benar-benar paham tentang langkah aman dalam pekerjaan ini.
  • Langkah-langkah kerja disertai potensi bahaya dan saran pengendalian untuk mengantisipasi potensi bahaya tersebut. Semakin detail diketahui apa potensi bahaya yang mengancam, maka semakin baik pula kesiapan untuk mengontrol risikonya.
  • Pengamanan atau penutupan area untuk sementara (bila diperlukan). Jika area kerja merupakan tempat yang terbuka da memungkinkan ada pihak eksternal masuk ke area, maka penutupan area perlu dilakukan.
  • Pemberian batas, dengan memasang tali kuning atau barricade tape atau biasa lebih dikenal dengan police line.
  • Tanda bahaya, pasang tanda atau rambu K3 yang dapat memberikan informasi tentang adanya bahaya radiasi. Biasanya ada tanda khusus untuk radiasi. Menggunakan lampu flip flop juga bisa untuk menarik perhatian orang lain agar mengetahui bahwa sedang ada sesuatu yang khusus di area tersebut.

4. Perlengkapan Proteksi Radiasi

Berikut adalah beberapa peralatan yang digunakan untuk mengurangi risiko paparan radiasi saat melakukan pekerjaan uji radiografi:

  • Pendos
  • Survey meter
  • Kolimator
  • Tang penjepit bertangkai dengan panjang paling kurang 1 m (satu meter);
  • Lempeng Pb atau perisai radiasi lain yang setara dengan ukuran yang memadai;
  • Tanda radiasi;
  • Peralatan peringatan yang dapat dilihat dan/atau didengar;
  • Tali kuning;
  • Kontener
  • Tang potong bertangkai panjang, paling kurang 0,5 m (lima per sepuluh meter); dan
  • Go No Go gauge.

Pekerjaan radiografi adalah aktivitas yang jarang dilakukan di perusahaan dan kurangnya referensi menjadikannya terasa sulit untuk dipahami. Pengalaman terlibat dalam pekerjaan ini memaksa saya untuk mencari sebanyak mungkin informasi untuk memastikan pekerjaan di tempat saya bekerja berlangsung aman. Hal ini yang menjadi alasan untuk saya menuliskan informasi ini agar dapat memberikan sedikit gambaran.

Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah pedoman yang valid, akan tetapi hanya sekedar tambahan informasi. Jika ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, anda dapat menghubungi pihak yang berwenang pada bidang ini, seperti BAPETEN misalnya.

Semoga tulisan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembacanya, terutama bagi orang-orang yang sedang mengalami hal yang pernah saya alami (keterbatasan informasi K3 radioktif). Jika anda adalah ahlinya dan mendapati kekurangan dalam tulisan ini, mohon dikoreksi demi kita semua. Sebab kita sepakat, Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tanggung jawab kita semua.

Keselamatan Kerja Operasional Pengangkatan

Operasional pengangkatan (lifting operation) merupakan salah satu kegiatan yang memiliki resiko tinggi

PAA sebagai Alat Operasional Pengangkatan

Di berbagai industri, penggunaan pesawat angkat dan pesawat angkut (PAA) banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Material dan peralatan kerja yang berat bahkan manusia diangkut atau dipindahkan dengan menggunakan bantuan PAA. 

Definisi PAA itu sendiri pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, dapat diartikan sebagai:

  • Pesawat Angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat, dan di pasang untuk mengangkat, menurnankan, mengatur posisi dan/atau menahan benda kerja dan/atau muatan.
  • Pesawat Angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horisontal, vertikal, diagonal, dengan menggunakan kemudi baik di dalamatau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus menerus dengan menggunakan bantuan ban, atau rantai atau rol.

Unit-unit di perusahaan yang termasuk PAA terdiri atas forklift, manlift, crawler crane, tower crane, conveyor, overhead crane, trailer dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan ini, saya ingin menguraikan tentang proses lifting operation menggunakan PAA berupa crawler crane. Berhubung karena saya lebih banyak pengalaman di industri galangan kapal, maka saya akan lebih banyak mengambil gambaran proses lifting di galangan kapal. 

Peralatan yang biasa digunakan dalam proses lifting operation dengan crawler crane terdiri atas:

  • sling (wire atau belt),
  • shackle,
  • tali pandu (tag line) dan
  • kupingan angkat (pad eye). 

Identifikasi Potensi Bahaya Operasional Pengangkatan

Semakin detail potensi bahaya yang ditemukan dalam suatu pekerjaan, maka semakin besar peluang untuk mengendalikan resiko. Oleh karena itu, perlu untuk mengenali potensi-potensi bahaya dari pekerjaan yang hendak dilakukan. Beberapa potensi bahaya yang menjadi catatan dalam melakukan kegiatan lifting operation menggunakan crawler crane di antaranya:

  • Tertabrak, terlindas atau tersenggol pada saat proses crane bergerak menuju lokasi pengangkatan,
  • Bahaya kelistrikan, terutama pada kabel listrik yang tergantung (hanging cable)
  • Tertimpa, terbentur atau terjepit material yang diangkat,
  • Material terjatuh
  • Crane overload dan roboh

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lifting operation antara lain:

  • Kesiapan personel; terlatih, memahami langkah kerja dan memiliki sertifikat
  • Peralatan; pesawat angkat, alat ikat, shackle dan semua alat yang terlibat harus sesuai
  • Cuaca; hujan, kecepatan angin, petir, atau suasana berkabut
  • Lokasi; tempat pijakan crane, kemiringan permukaan atau kegiatan lifting di air
  • Waktu; sedapat mungkin tidak melakukan lifting di malam hari karena akan mempengaruhi pencahayaan

Persiapan Sebelum Operasional Pengangkatan

1. Personal

Personel atau anggota tim yang hendak melakukan kegiatan pengangkatan, umumnya terdiri atas operator, rigger (juru ikat), petugas pembantu (helper) dan signalman. Personel dalam tim lifting harus memahami dengan benar potensi-potensi bahaya, memahami cara kerja peralatan dan terlatih untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Operator pesawat angkat dan pesawat angkut harus terampil dan mampu mengontrol pergerakan alat secara baik dan benar, memahami kemampuan (load chart) dari unit yang dioperasikannya. Sebagai bukti pemenuhan kualifikasi, seorang operator harus dilengkapi dengan surat izin operasional (SIO) sesuai dengan jenis pesawat angkat dan pesawat angkut yang dioperasikan, yang diterbikan diterbikan oleh Menteri Ketenagakerjaan kerja RI.

Petugas rigger atau juru ikat, secara teknis harus mampu dan terampil dalam memperhitungkan beban dan menentukan kapasitas (WLL/SWL) alat angkat (shackle, sling) yang akan digunakan. Rigger juga harus menentukan titik ikat dengan terlebih dahulu menganalisa titik beban (centre of weight). Pada proses lifting, rigger juga bertindak sebagai pemandu operator untuk mengarahkan pergerakan alat angkat. Seperti halnya operator, seorang rigger juga harus dilengkapi dengan surat izin operasional (SIO) yang diterbikan oleh Menteri Ketenagakerjaan kerja RI.

2. Peralatan

Peralatan yang akan digunakan dalam lifting operation harus dipastikan kondisinya layak dan aman digunakan. Pastikan beberapa hal berikut sebelum menggunakan alat:

  • Kondisi unit crane terawat, dibuktikan dengan laporan pengecekan dan perawatan harian (P2H), dan memiliki surat layak operasional dari dinas tenaga kerja,
  • Kondisi sling (wire & belt) dalam kondisi layak dan aman digunakan
  • Shackle dalam kondisi layak dan aman untuk digunakan
  • Tersedia tali pandu atau tagline
  • Kupingan (pad eye) atau titik ikat pada material yang hendak diangkat dalam kondisi layak

3. Lingkungan

Lingkungan dan faktor cuaca dapat mempengaruhi kegiatan lifting. Perhatikan kondisi lingkungan sekitar, apakah terdapat cukup pencahayaan, bagaimana dengan kecepatan angin, bagaimana dengan landasan tempat berpijak crane? Semua perlu diperhatikan.

Untuk area yang akan menjadi lokasi lifting harus dalam kondisi bersih dari gangguan, baik yang berada di bawah maupun bagian atas. Salah satu yang perlu diperhatikan biasanya adalah kabel power listrik. Pembatasan area dengan menggunakan rambu atau pun barricade tape perlu dilakukan untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak berkempentingan ke area radius lifting.

Untuk memastikan hal tersebut di atas dilakukan, maka sebelum kegiatan lifting operation dimulai, ada baiknya petugas HSE melakukan pengecekan secara menyeluruh. Agar memudahkan, dapat menggunakan Lifting Operation Checklist sebagai pedoman terhadap item-item yang perlu dipenuhi.

Proses Operasional Pengangkatan

Petugas rigger memasang peralatan lifting pada material yang akan diangkat. Shackle dipasang pada titik-titk yang ditetapkan sebagai pusat beban (center of weight). Hal ini dimaksudkan agar keseimbangan beban tetap terjaga proses pengangkatan. Beban yang tidak seimbang berpotensi menyebabkan crane mengalami over load dan rubuh.

Untuk memandu material yang diangkat, petugas rigger perlu menggunakan tali pandu (tagline). Fungsi tali pandu adalah agar anggota tim lifting tidak menyentuh langsung material yang diangakat. Dengan demikian memberikan peluang kepada tim jika sewaktu-waktu beban bergerak di luar kontrol.

Selama proses liftitng, orang-orang dilarang melintas atau berada di bawah beban yang sedang diangkat. Setiap personel harus selalu memperhatikan posisi dan pergerakan material. Pastikan setiap personel selalu dalam posisi yang bebas dan memiliki akses jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat.

Petugas rigger memandu operator dalam melakukan pemindahan material menuju titik yang dikehendaki. Komunikasi yang biasa digunakan dapat berupa kode tangan (hand signal)  atau  radio HT . Komunikasi dengan hand signal harus disepakati antara operator dan rigger dan dilatihkan guna menghindari kesalahan instruksi. 

Usai Proses Operasional Pengangkatan

Setelah digunakan, sangat penting untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi seluruh peralatan yang telah digunakan. Periksa kondisi crane, shackle, maupun sling yang telah digunakan. Pastikan tidak ada tanda-tanda kerusakan pada alat. Jika menemukan kerusakan pada alat lifting, maka lakukan perawatan atau penggantian sesuai dengan ketentuan penggunaan alat tersebut.

Referensi:

  • Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

Bulan K3 Nasional, Antara Harapan dan Kenyataan

Pelaksanaan Bulan K3 Nasional 2020 mengusung tema “Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi”, apakah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) benar-benar telah menjadi sebuah budaya?

Memasuki usia 50 tahun semenjak diundangkannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap keselamatan pekerja. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus-kasus kecelakaan kerja yang berakibat fatal dan  menimbulkan kerugian moril maupun materiil, yang dampaknya signifikan bagi tenaga kerja, pengusaha, maupun pemerintah.

Angka kecelakaan kerja yang dirilis oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) menunjukkan 130.923 kasus. Angka tersebut tentunya jauh lebih kecil dari aktual yang terjadi di lapangan. Mengingat masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS TK, sehingga angka kecelakaan yang disebutkan di atas boleh jadi hanya gambaran fenomena gunung es.

Tingginya angka kecelakaan kerja bukanlah hal yang mengejutkan jika melihat kondisi lapangan kerja. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tenaga kerja terhadap K3, minimnya kepedulian pengusaha/pengurus perusahaan dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait adalah faktor utama penyebab buruknya penerapan K3 dalam skala nasional.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kepentingan bangsa yang mesti dikawal ketat oleh aturan yang kuat. Sehingga masyarakat pekerja benar-benar dapat terlindungi dalam hubungan menjalankan pekerjaan di suatu bidang usaha. Peran aktif pemerintah sebagai pemilik regulsi, perlu didukung oleh elemen-elemen yang berkaitan lainnya secara bersama-sama menyuarakan penerapan K3. Tanpa itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat berbudaya K3 hanya sebatas angan-angan.

Memasuki era Artificial Intelligence (AI), yang dikenal dengan era Revolusi Industri 4.0 yang mana peran manusia semakin banyak tergantikan oleh sistem komputer akan menjadi peluang sekaligus tantangan dalam terwujudnya penerapan K3. Di satu sisi AI akan memudahkan pekerjaan, yang artinya akan mengurangi resiko terhadap terjadinya insiden, namun di sisi lain juga akan berarti mempersempit peluang kerja manusia.