Tag Archives: K3

Keselamatan Kerja Radiografi Di Galangan Kapal

Peralatan Radiografi

Guna memastikan kekuatan struktur bangunan sebuah kapal, petugas quality control (QC) harus melakukan pengujian kualitas. Salah satu metode pengujian yang digunakan adalah uji tak rusak (non destructive test) yakni menggunakan peralatan radiografi.

Teknis pelaksanaan uji radiografi ini dengan melakukan pengambilan gambar (foto) menggunakan kamera pemancar radiografi ke titik-titik yang ingin diuji. Bentuknya hampir mirip dengan pengambilan foto thorax di ruang rontgen, namun objek di sini adalah sebuah bangunan kapal.

Dari segi akurasi hasil pengujian dan biaya yang diperlukan, menjadikan uji radiografi sebagai metode pengujian yang sering digunakan pada project pembangunan kapal. Namun di balik manfaatnya tersebut, pengurus perusahaan harus memperhatikan faktor keselamatan dari risiko yang mungkin timbul.

Kamera radiografi yang digunakan untuk mengambil gambar saat uji NDT

Peralatan radiografi ini menggunakan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion, yakni sumber radiasi dalam bentuk pesawat sinar-X dengan energi di bawah 1 (satu) MeV dan pesawat energi tinggi dengan energi sama atau di atas 1 (satu) MeV.

Saya tentu tidak akan membahas tentang kamera atau peralatan radiografi ini secara detail, karena saya bukan ahlinya. Namun dari pengalaman kegiatan di lapangan, beberapa informasi berikut bisa saya bagikan.

Pengendalian Risiko

Hal paling utama dalam pengendalian risiko adalah menghilangkan (eliminasi) sumber atau mengganti (subtitusi) dengan material atau metode yang dinilai lebih aman. Namun jika kedua langkah tersebut tidak memungkinkan, maka diperlukan upaya lain untuk mengontrol bahaya.

1. Menggunakan Jasa Eksternal

Pada umumnya, perusahaan akan meminta pihak ketiga (instansi yang memiliki legalitas) untuk melakukan uji radiografi. Alih-alih menyimpan peralatan dan merekrut operator yang semuanya harus memenuhi persyaratan perizinan yang cukup ribet. Dengan menggunakan jasa pihak eksternal, ini dinilai lebih efektif. Tentu tergantung dengan kebutuhan di perusahaan.

Dari faktor keselamatan, menggunakan jasa pihak eksternal untuk melakukan pengujian radiografi adalah pilihan tepat. Perusahaan hanya perlu mengajukan penawaran pekerjaan, lalu pihak penguji radiografi datang ke lokasi pengujian dengan membawa peralatan, melakukan proses uji, dan kemudian pergi setelah memberikan hasil pengujian.

Keuntungan menggunakan jasa eksternal untuk melakukan uji radiografi di antaranya tidak perlu mengurusi segala jenis perizinan untuk menggunakan zat radioaktif, tidak perlu orang atau tenaga kerja khusus operator radiografi (OR), ahli radiografi (AR).

2. Persiapan Administrasi

Persiapan administrasi atau metode dalam pelaksanaan uji radiografi. Kita dapat menggunakan Job safety analysis (JSA) atau work permit khusus pekerjaan radioaktif (x-ray) untuk dijadikan pedoman dalam pengendalian risiko. Biasanya, perusahaan jasa uji radiografi yang memiliki sistem administrasi keselamatan kerja yang baik, mereka sudah menyiapkan identifikasi daftar potensi bahaya dan analisa risiko lengkap beserta dengan statment metodenya.

Pastikan juga memeriksa kelengkapan kalibrasi alat, baik peralatan kamera radiografi, dan kalibrasi alat detector radiasi. Ini penting untuk memastikan peralatan berfungsi dengan baik dan hasilnya akurat. Selain sertifikat kalibrasi alat, sertifikat kompetensi operator juga perlu. Jangan ragu untuk meminta bukti kepada pihak perusahaan jasa berupa sertifikat operator radiografi dan ahli radiografi.

Dengan kelengkapan administrasi tersebut, perusahaan akan memiliki jaminan hukum jika sewaktu-waktu terjadi hal tak diinginkan selama proses uji radiografi. Ini penting untuk diketahui oleh pengurus perusahaan, khususnya pengawas K3 atau HSE officer.

3. Langkah Aman Dalam Pelaksanaan Uji Radiografi

Sebelum memulai pekerjaan pengujian, penting untuk setiap orang yang terlibat mengetahui secara detail langkah-langkah dan apa risikonya. Terutama apabila petugas atau operator radiografi ini memerlukan bantuan dari pihak yang awam terhadap cara kerja radiografi. Untuk itu perlu dipastikan tercantum dalam JSA beberapa hal berikut:

  • Penetapan daerah pengendalian, ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh area yang akan terdampak dari kegiatan uji radiografi ini.
  • Petugas yang terlibat, operator dan helper, atau mungkin ada tambahan personel untuk tugas membantu lainnya. Mereka semua harus diberitahu dan benar-benar paham tentang langkah aman dalam pekerjaan ini.
  • Langkah-langkah kerja disertai potensi bahaya dan saran pengendalian untuk mengantisipasi potensi bahaya tersebut. Semakin detail diketahui apa potensi bahaya yang mengancam, maka semakin baik pula kesiapan untuk mengontrol risikonya.
  • Pengamanan atau penutupan area untuk sementara (bila diperlukan). Jika area kerja merupakan tempat yang terbuka da memungkinkan ada pihak eksternal masuk ke area, maka penutupan area perlu dilakukan.
  • Pemberian batas, dengan memasang tali kuning atau barricade tape atau biasa lebih dikenal dengan police line.
  • Tanda bahaya, pasang tanda atau rambu K3 yang dapat memberikan informasi tentang adanya bahaya radiasi. Biasanya ada tanda khusus untuk radiasi. Menggunakan lampu flip flop juga bisa untuk menarik perhatian orang lain agar mengetahui bahwa sedang ada sesuatu yang khusus di area tersebut.

4. Perlengkapan Proteksi Radiasi

Berikut adalah beberapa peralatan yang digunakan untuk mengurangi risiko paparan radiasi saat melakukan pekerjaan uji radiografi:

  • Pendos
  • Survey meter
  • Kolimator
  • Tang penjepit bertangkai dengan panjang paling kurang 1 m (satu meter);
  • Lempeng Pb atau perisai radiasi lain yang setara dengan ukuran yang memadai;
  • Tanda radiasi;
  • Peralatan peringatan yang dapat dilihat dan/atau didengar;
  • Tali kuning;
  • Kontener
  • Tang potong bertangkai panjang, paling kurang 0,5 m (lima per sepuluh meter); dan
  • Go No Go gauge.

Pekerjaan radiografi adalah aktivitas yang jarang dilakukan di perusahaan dan kurangnya referensi menjadikannya terasa sulit untuk dipahami. Pengalaman terlibat dalam pekerjaan ini memaksa saya untuk mencari sebanyak mungkin informasi untuk memastikan pekerjaan di tempat saya bekerja berlangsung aman. Hal ini yang menjadi alasan untuk saya menuliskan informasi ini agar dapat memberikan sedikit gambaran.

Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini adalah pedoman yang valid, akan tetapi hanya sekedar tambahan informasi. Jika ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, anda dapat menghubungi pihak yang berwenang pada bidang ini, seperti BAPETEN misalnya.

Semoga tulisan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembacanya, terutama bagi orang-orang yang sedang mengalami hal yang pernah saya alami (keterbatasan informasi K3 radioktif). Jika anda adalah ahlinya dan mendapati kekurangan dalam tulisan ini, mohon dikoreksi demi kita semua. Sebab kita sepakat, Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tanggung jawab kita semua.

K3 Artinya Menggunakan APD, Benarkah?

Bicara keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kenapa selalu membahas penggunaan alat pelindung diri (APD)?. Sering-sering terjadi, jika seseorang ditanya “K3 itu apa?”, umumnya akan menjawab “gunakan sepatu safety, helm safety, kaca mata, sarung tangan dan masker”.

Photo by CDC on Unsplash
Jadinya, K3 selalu diidentikkan dengan penggunaan APD. Penerapan K3 berarti menggunakan APD. Selesai.

Ada salah seorang dosen K3 yang mengeluhkan, “kenapa kalau mahasiswa penelitian selalunya fokus membahas masalah APD, padahal masih banyak hal lain yang bisa dibahas selain APD.”

Di tahun 2019 yang lalu, suatu insiden kecelakaan fatality pada pekerjaan konstruksi juga dikaitkan dengan penggunaan APD. Ironisnya, fatality terjadi karena pekerja terjatuh dari gedung lantai empat (ketinggian sekitar 20 meter). Namun apa yang menjadi sorotan di sana?, spekulasi di media massa menyebutkan kemungkinan pekerja maninggal dunia setelah terjatuh karena tidak menggunakan helm keselamatan.

“APA…., Orang jatuh dari ketinggian dua puluh meter dan meninggal karena dia tidak memakai helm keselamatan?.” Helm keselamatan model seperti apa yang bisa menyelamatkan orang terjatuh dari ketinggian segitu?. Terus terang saya belum pernah lihat atau dengar.

Baiklah, daripada kita terus menjadikan APD sebagai tersangka, di sini saya coba ulas sedikit terkait si APD ini. (semoga tidak tambah membingungkan yah).

Perkenalkan, APD adalah alat pelindung diri atau orang English bilang personal protective equipment (PPE). APD melekat pada setiap orang, satu APD dipakai oleh satu orang dan fungsinya melindungi orang dari paparan (fisik, kimia maupun biologis).

Keuntungannya…

Keuntungan penggunaan APD ini karena merupakan pengendalian paling gampang. Untuk melindungi kepala terbentur, tertimpa, pakailah helm. Takut kaki tertusuk, terpeleset, tersayat benda tajam, maka pakailah sepatu. Jika mata ingin selamat, maka pakailah kaca mata. so simple….

Kerugiannya…

Jika APD merupakan pengendalian yang paling gampang, maka coba perhatikan kerugian yang mungkin mengikutinya.

Yang pertama, APD membuat tidak nyaman; sesak, berat, pusing, gerah, panas dan lain-lain.

Kedua, fungsi APD hanya mengurangi dampak dari paparan, dan perlindungannya terbatas. Beda standar APD, maka berbeda pula kemampuan perlindungannya. (Biasanya diukur dari harganya, semakin mahal berarti semakin handal, he…he…he….

Ketiga, tidak efektif. Karen tidak nyaman digunakan, pekerja pada umumnya hanya terpaksa menggunakan APD. Kalau tidak dilihat oleh pengawas, mereka memilih melepaskan alat pelindungnya. Sehingga fungsi melindunginya tidak maksimal.

Sarannya…

Program K3 untuk menghindari kerugian akibat kecelakaan perlu menerapkan hirarki pengendalian resiko. Di ataranya meliputi; eliminasi subtitusi, rekayasa (engineering), administratif, lalu kemudian yang terakhir, barulah kita mengandalkan APD.

Bulan K3 Nasional, Antara Harapan dan Kenyataan

Pelaksanaan Bulan K3 Nasional 2020 mengusung tema “Optimalisasi Kemandirian Masyarakat Berbudaya K3 pada Era Revolusi Industri 4.0 Berbasis Teknologi Informasi”, apakah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) benar-benar telah menjadi sebuah budaya?

Memasuki usia 50 tahun semenjak diundangkannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang optimal terhadap keselamatan pekerja. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus-kasus kecelakaan kerja yang berakibat fatal dan  menimbulkan kerugian moril maupun materiil, yang dampaknya signifikan bagi tenaga kerja, pengusaha, maupun pemerintah.

Angka kecelakaan kerja yang dirilis oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) menunjukkan 130.923 kasus. Angka tersebut tentunya jauh lebih kecil dari aktual yang terjadi di lapangan. Mengingat masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS TK, sehingga angka kecelakaan yang disebutkan di atas boleh jadi hanya gambaran fenomena gunung es.

Tingginya angka kecelakaan kerja bukanlah hal yang mengejutkan jika melihat kondisi lapangan kerja. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tenaga kerja terhadap K3, minimnya kepedulian pengusaha/pengurus perusahaan dan lemahnya pengawasan dari instansi terkait adalah faktor utama penyebab buruknya penerapan K3 dalam skala nasional.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan kepentingan bangsa yang mesti dikawal ketat oleh aturan yang kuat. Sehingga masyarakat pekerja benar-benar dapat terlindungi dalam hubungan menjalankan pekerjaan di suatu bidang usaha. Peran aktif pemerintah sebagai pemilik regulsi, perlu didukung oleh elemen-elemen yang berkaitan lainnya secara bersama-sama menyuarakan penerapan K3. Tanpa itu, maka sudah dapat dipastikan bahwa upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat berbudaya K3 hanya sebatas angan-angan.

Memasuki era Artificial Intelligence (AI), yang dikenal dengan era Revolusi Industri 4.0 yang mana peran manusia semakin banyak tergantikan oleh sistem komputer akan menjadi peluang sekaligus tantangan dalam terwujudnya penerapan K3. Di satu sisi AI akan memudahkan pekerjaan, yang artinya akan mengurangi resiko terhadap terjadinya insiden, namun di sisi lain juga akan berarti mempersempit peluang kerja manusia.